BPBD

BPBD PESSEL.

Selasa, 25/07/2022 Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Barat melakukan kunjungan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun yang hadir dalam kunjungan ini yaitu PPK Tanggap Darurat BPPW Sumatera Barat bersama anggota, dalam rangka silaturrahmi serta melakukan penjabaran sehubungan dengan keterkaitan BPPW dengan tupoksi BPBD sebagai leading sektor dalam urusan kebencanaan.

Dalam kegiatan ini PPK Tanggap Darurat BPPW Sumatera Barat bertemu langsung dengan Bapak Kalaksa BPBD Kabupaten Pesisir Selatan Doni Gusrizal bersama dengan Kabid Kedaruratan dan Logistik Yoggi Harmaidi, Kasi Kedaruratan Budi Anugraha dan Kasi Pencegahan Junaidi. Dalam pertemuan tersebut dibahas keinginan dari BPPW serta program - program yang dimiliki sehubungan dengan keadaan Tanggap Darurat yang mana sangat berkaitan dengan penyediaan pelayanan dasar bagi masyarakat yang terdampak bencana, adapun beberapa fasilitas yang dimiliki oleh BPPW dibawah PPK Tanggap Darurat dapat dimanfaatkan oleh daerah dalam melakukan penanganan terhadap korban dampak bencana.

Dengan adanya hubungan yang baik ini tentu nantinya diharapkan BPBD dengan BPPW Sumatera Barat dapat terus berkoordinasi dan menjalin kerjasama ataupun hubungan silaturrahmi yang baik, sehingga nantinya apabila terjadi suatu bencana di Kabupaten Pesisir Selatan, BPBD sebagai Leading Sector urusan kebencanaan dapat menginformasikan kepada BPPW terkait apa hal yang bisa dibantu oleh BPPW itu sendiri, untuk saat ini PPK Tanggap Darurat BPPW Sumatera Barat Bapak Nova juga menyebutkan bahwasannya mereka memiliki fasilitas - fasilitas penunjang kebutuhan dasar bagi korban bencana seperti Tenda, Sanitasi, Air Bersih, Toilet Umum, dan lainnya yang sangat diperlukan bagi korban bencana (pengungsi). Tentu hal tersebut sangat berpengaruh dalam memberikan support pada saat penanganan dampak bencana yang dilakukan, karena jika tidak ada bantuan dari segala lini atau sector maka masalah kebencanaan ini sangat sulit diemban oleh BPBD sendiri mengingat adanya keterbasan kemampuan anggaran yang tersedia.