BPBD

*Rapat Paripurna DPRD Kab. Pesisir Selatan*

Senin, 27 Juni 2022 dilaksanakan Rapat Paripurna  DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dalam Rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan terhadap RANPERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2021 dan RANPERDA tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kegiatan dihadiri oleh Ketua DPRD Kab. Pessel Ermizen beserta seluruh Anggota fraksi DPRD Kab. Pesisir Selatan, dan Bupati Pesisir Selatan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Mawardi Roska beserta Pejabat Eselon II dan III lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam hal ini BPBD ikut serta yang mana dihadiri oleh Sekretaris BPBD bersama Kepala Bidang KL dan Kepala Bidang RR BPBD Kab. Pesisir Selatan.

1. Pandangan Umum Fraksi PAN 
Novermal
Apresiasi terhadap WTP atas Kinerja dan Tata Kelola Keuangan Daerah Pemda Pessel
?Apresiasi terhadap surplus anggaran pendapatan daerah
?Peningkatan Jalan di Ranah Pesisir (9)
?Peningkatan Jalan di Kecamatan LSB (4)
?Rehab Irigasi di Ranah Pesisir (1) 
?Rehab Irigasi di Kec. LSB (2)
?Pembangunan Bendungan di Kec. Ranah Pesisir (1)
?Pemda perlu menetapkan Harga TBS Kelapa Sawit
?Perlunya Perda Penanganan Kebakaran
?Perlu aturan yang jelas terkait retribusi kawasan objek wisata
?Pemenuhan Kebutuhan dokter spesialis di RSUD Tapan
?Pembangunan RSUD di kawasan tengah Pesisir Selatan seperti di Kambang
?Maksimalkan dan segera tuntaskan Pembangunan Relokasi RSUD M. Zein Painan

2. Pandangan Fraksi Partai Gerindra
Aprinal Tanjung
?Semoga Ranperda ini dapat kita laksanakan bersama dengan baik
?Apresiasi kinerja Pemda untuk kebutuhan Masyarakat Kab. Pesisir Selatan
?Apresiasi terhadap WTP yang diperoleh
?Realisasi pendapatan daerah naik dari tahun sebelumnya
?Realisasi Belanja mengalami penurunan dari tahun sebelumnya
?Penganggaran harus dilakukan secara bijak dan berkemanusiaan bagi masyarakat
?Penganggaran yang harus Akuntabel, Transparan dan berkeadilan
?Pemda harus agresif terhadap OPD yang menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat

3. Pandangan Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia
Armadi
?Apresiasi terhadap WTP yang dipertahankan
?Mendorong pemda dalam peningkatan PAD, Kajian Pendapatan Daerah baik pajak maupun retribusi
?Mendorong Pemda dalam pengelolaan keuangan yang lebih baik (Efektif), mulai dari perencanaan hingga realisasi
?Mendorong Pemda dalam peningkatan infrastruktur dan pelayanan kebutuhan dasar
?Orientasi belanja yang lebih diutamakan kepada masyarakat ketimbang organisasi/birokrasi
?Perbaikan sektor ekonomi terhadap naiknya kebutuhan hidup yang bertolak belakang dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama petani
?Silpa tahun 2021 mengalami kenaikan dibanding tahun 2020
?Perlunya Infrastruktur dan Pelayanan yang memadai terhadap kunjungan wisata

4. Pandangan Umum Fraksi PKS
Pardis
?Apresiasi Opini WTP
?Pemda perlu memaksimalkan Realisasi Belanja Anggaran

5. Pandangan Umum Fraksi Partai Nasdem
Al Ermon
?Apresiasi Opini WTP
?Masih rendahnya realisasi Belanja Pemda (mempertanyakan terkait dengan SILPA anggaran sebanyak Rp. 107.000.000.000,-)
?Konsistensi Pemda terhadap pengelolaan Aset dan Inventaris 
?Perlunya Perencanaan dan Pelaksanaan yang terukur terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada
?Prioritas pelaksanaan pada program pelayanan dasar kepada masyarakat seprerti kesehatan, pendidikan dan ekonomi masyarakat
?Perlunya inovasi pengelolaan keuangan daerah sehingga lebih efektif

6. Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar
Ermiwati
?Perlunya Koordinasi terkait semua hal
?Tidak optimalnya penyerapan anggaran pada OPD, Perlunya penetapan penyerapan anggaran tahun kedepannya
?Mendayagunakan kompetensi aparatur yang dimiliki
?Tingginya SILPA menjadi bukti ketidakmampuan pemda dalam melakukan perencanaan dengan pelaksanaan serta realisasi belanja dengan baik
?Relokasi pembangunan baru RSUD M. Zein
?Pemda melakukan penganggaran untuk Pemerintah Nagari
?Perlu perbaikan kualitas penganggaran dan mempercepat realisasi anggaran

7. Pandangan Umum Fraksi Bintang Karya Bangsa
Alkisman
?Apresiasi terhadap Opini WTP
?Pemda harus mengutamakan Pelayanan dasar kepada masyarakat seperti Kesehatan, Pendidikam dan Ekonomi Masyarakat
?Pengelolaan keuangan daerah yang harus dilaksanakan secara efektif, akuntabel dan transparan

8. Pandangan Umum Fraksi Demokrat
Robi Binur
Apresiasi terhadap Opini WTP
?Terkait dengan Realisasi anggaran APBD yang tidak terealisasi agar dijelaskan kendala dan alasan terkait dengan pelaksanaannya

9. Pandangan Umum Fraksi PDI-Perjuangan
Fetmadarni
?Apresiasi terhadap Opini WTP
?Sejauh mana usaha Pemda dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki dalam meningkatkan pendapatan daerah
?Faktor apa saja yang menyebabkan realisasi belanja yang masih pada kisaran 90,7 %.
?Agar pemda mengembangkan pengelolaan aset yang dimiliki
?Agar memprioritaskan Pelayanan Dasar
?Pengawasan intensif terhadap Pajak Bagi Hasil
?Perlunya perhatian terhadap TBS Sawit yang berpengaruh pada kehidupan petani sawit
?Agar Pemda Pessel segera mengusulkan berkas Pemekaran Kabupaten Renah Indojati yang sempat tertunda